Indonesia Negara Kepulauan, Saatnya Pemerintah Tangani Angkutan Penyeberangan yang Komprehensif

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki 840 danau dengan berbagai tipologi, sebagian besar merupakan danau alami, dengan luas total mencapai 7.103 kilometer persegi. Indonesia juga punya 735 situ atau danau kecil dengan luas mencapai sekira 5.000 km.

Merujuk data BPS tahun 2024, Indonesia juga punya sekira 70.000 aliran sungai, besar dan kecil. Sungai Kapuas merupakan yang terpanjang di Indonesia, mencapai 1.143 kilometer. Letaknya di Kalimantan Barat. Mengalir dari Pegunungan Muller hingga ke Selat Karimata di Laut Cina Selatan.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai, agar bisa lebih fokus dan punya anggaran tersendiri mengurusi transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, maka diperlukan Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

"Yang terjadi tetap eselon 2 beralih dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Direktorat Perhubungan Laut. Anggaran tidak berubah, maka hanya bisa membenahi transportasi di Danau Toba. Sementara angkutan sungai terabaikan, lantaran minim anggaran. Padahal angkutan sungai bisa digunakan untuk limpahan logistik yang selalu terfokus di jalan raya ke angkutan sungai," ujar dia dalam keterangan tertulis kepada Pikiran Rakyat, Senin, 7 Juni 2025.

Pemanfaatan aliran sungai untuk mengangkut logistik di Kalimantan, dikatakan Djoko, semakin minim, setelah perhubungan Trans Kalimantan. Mestinya, minimal tetap ada logistik di angkutan sungai, supaya tidak banyak beban jalan raya mengangkut logistik.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat juga menuturkan, sarana kapal di angkutan sungai juga perlu perhatian untuk modernisasi. Pasalnya, kapal-kapal tua masih beroperasi di aliran sungai di Kalimantan.

Di sisi lain, kata Djoko, yang dilirik untuk diurus adalah angkutan penyeberangan yang menguntungkan, sedangkan angkutan penyeberangan yang menghubungi pulau-pulau kecil kurang diperhatikan, misalnya kasus akses ke Pulau Enggano.

"Masih ada juga Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) yang memiliki pulau-pulau kecil tersebar cukup banyak, namun minim angkutan penyeberangan. Jika dibebankan pemerintah kabupaten pasti tidak cukup fiskal untuk mengoperasikan angkutan penyeberangan di sejumlah pulau-pulau kecil di wilayahnya," kata dia.

"Tidak perlu lagi terulang kasus KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Dengan anggaran bertambah, maka perhatian keselamatan juga harus ditambah. Bukan dengan efisiensi, maka anggaran keselamatan ikut dikurangi bahkan dipotong habis-habisan," tuturnya lagi.

Kesuksesan Pembenahan Angkutan Danau Toba Mesti Dijadikan Pembelajaran

Djoko menilai, kesuksesan pembenahan di angkutan Danau Toba bisa menjadi pembelajaran untuk membenahi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di lokasi yang lain.

"Kita jangan terus mengulang kesalahan dan nanti mau berbenah kalau terjadi musibah yang menelan korban jiwa. Yang perlu diingat bahwa di samping sungai, danau, rawa, juga masih banyak kali di kota Jakarta yang juga digunakan alat transportasi dengan fungsi penyeberangan yang belum tersentuh dan dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan pemerintah," tutur Djoko.

"Ironis memang kalau konteks angkutan penyeberangan hanya dimaknai lintasan padat dan dilayani kapal besar seperti Merak-Bakauheini dan yang lainnya. Butuh perenungan dan evaluasi mendalam," katanya lagi.

Dia menilai, saatnya Pemerintah Indonesia melakukan penanganan angkutan penyeberangan yang komprehensif, mulai dari kelembagaannya yang sama dengan kelembagaan yang menangani urusan angkutan laut, jalan, udara dan KA. Sampai pada sumber daya manusia dan infrastruktur yang mumpuni.

Menurutnya, hal itu cuma bisa dijawab ketika Kementerian Perhubungan berani membawa keluar Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan dari DPJD dan DJPL. Sama halnya ketika Direktorat Kereta Api dikeluarkan dari DJPD dan berdiri sendiri menjadi Direktorat Jenderal Perkeretapian.

"Ingat, Indonesia adalah negara kepulauan, bukan negara daratan, sehingga perhatian terhadap angkutan perairan menjadi sangat penting untuk mobilitas orang dan barang," kata Djoko menegaskan.***